Kamis, 22 Desember 2011 - 20:47:54 WIB
Ganti Rugi Tanah Garapan Tak 100 Persen Kategori: Metropolitan - Dibaca: 755 kali

JAKARTA, selaluonline.com - Upaya Pemkot Administrasi Jakarta Selatan membuat jalan tembus menuju Kecamatan Mampangprapatan, sesuai keinginan warga ternyata tidak semulus yang direncanakan. Penyebabnya, ganti rugi yang ditawarkan dinilai warga terlalu kecil, sementara pemerintah bersikukuh tidak akan membayar ganti rugi sebesar 100 persen jika tanah tersebut berstatus tanah garapan.

Kepala Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Selatan, Yayat Hidayat, menegaskan status tanah yang hanya garapan sudah diatur penawaran harganya dengan Pergub No 193 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara. Karena itu, tidak bisa dirubah peraturan yang telah dibuat tersebut. "Peraturannya tanah garapan dihargai 25 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP), sementara sertifikat hak guna bangunan (HGB) dihargai 80 persen, dan sertifikat hak milik (SHM) baru dihargai 100 persen dari NJOP," jelasnya, Kamis (22/12).

Yayat menambahkan, jika peraturan itu dilanggar pasti akan berhadapan dengan hukum. Sehingga warga sendiri yang harus bergerak jika tidak setuju dengan penawaran yang diberikan. "Kalau tidak setuju silakan mengajukan surat keberatan," tegasnya.

Rencananya pembangunan jalan tembus tersebut akan membebaskan tanah pada dua kelurahan di Kecamatan Mampangprapatan, yaitu 61 bidang di Kelurahan Tegalparang, dan 8 bidang di Kelurahan Pelamampang dengan luas total 4.400 meter persegi. Untuk pembebasan tanah telah disediakan anggaran sebesar Rp 8,4 miliar. "Batasnya sampai akhir tahun ini, kalau gagal saya kembalikan anggarannya," katanya.

Camat Mampangprapatan, Edy Suherman, mengatakan tidak ada paksaan dari pemerintah untuk proyek jalan tembus ini. Warga Pelamampang sendiri yang mempunyai inisiatif awal pembuatan jalan tembus. "Warga yang usul ke gubernur Maret 2010 lalu untuk jalan tembus ke kantor kecamatan. Kalau setuju silakan, tidak juga tidak apa-apa," tuturnya.

Karim (64) warga RT 04/03 Kelurahan Tegalparang, yang tanahnya terkena rencana pembebasan seluas 111 meter merasa kecewa dengan harga yang ditawarkan. Ia yang memiliki tanah dengan status garap hanya mendapat 25 persen dari NJOP tanah permeter. "Kita saja bayar PBB setengah NJOP masak dibayar segitu, mau beli di mana untuk tinggal nantinya," katanya saat musyawarah warga dengan Sudin PU Jalan Jakarta Selatan dan camat setempat.

Ia meminta ganti rugi seharga NJOP, karena warga sudah menempati rumahnya sejak puluhan tahun lalu. "Saya sudah lama di sini, masak mesti terima Rp 430.500 per meter," tukasnya. (cok)




Berita Terkait:


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Copyright © 2011 by selaluonline.com. All Rights Reserved.