Kamis, 27 Juni 2013 - 23:04:50 WIB
Bupati Bekasi Dituding Ikut Bermain20 Pengusaha Keluhkan Pungli BPLHD Bekasi Kategori: Metropolitan - Dibaca: 150 kali

BEKASI, selaluonline.com - Sebanyak 20 pengusaha industri mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, terkait adanya pungutan liar pengurusan izin pengolahan limbah industri. Dari 20 Pengusaha industri diantaranya, PT Sowa Indonesia Manufacturing, dan PT Sowa Auto Part (Astra Group), PT Zanden Indonesia, perusahaan makanan PT Nissin Indonesia dan PT Daiho Indonesia.

Kedatangan mereka pun langsung diterima oleh anggota Dewan Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut General Manager Lingkungan Hidup PT Sowa Indonesia Manufacturing Susan Iwan menjelaskan, permintaan pungli terjadi saat perusahaannya mengajukan perpanjangan izin pengolahan limbah sejak Oktober tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum disetujui.

"Saat mengurus izin kami kedatangan petugas dari pemerintah dan meminta kami untuk membayar Rp75 juta untuk memproses izin perusahaan. Namun, setelah di nego jadi Rp40 juta," kata Susan dihadapan anggota Komisi C Bidang Lingkungan DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (27/6/2013).

Dia mengatakan, petugas yang datang ke perusahaannya mengaku berasal dari bidang Pengawasan Dampak Lingkungan (Wasdal) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(BPLHD) Kabupaten Bekasi.

Sementara, Manajemen PT Zanden Indonesia Zaini Fikri mengungkapkan, untuk pengurusan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) perusahaannya dimintai hingga ratusan juta. " Petugas yang datang tidak merinci nilainya, mereka hanya minta ratusan juta agar izin kelar," ujarnya.

Proses izin itu dinilai janggal karena pengolahan limbah PT Zanden sudah dinyatakan memiliki dokumen lengkap pada April lalu. Alasannya, berdasarkan peraturan perundangan pengurusan izin bisa dilakukan saat dokumen dinyatakan lengkap maksimal 14 hari.

"Kami memakai jasa konsultan untuk perencanaan pengolahan limbah, awalnya kami siapkan Rp10 juta untuk biaya administrasi tetapi orang dinas menyatakan nilai itu terlalu sedikit," keluh Zaini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Limbah Cikarang Hartono menjelaskan, seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi yang jumlahnya sekitar 4.600 perusahaan memberikan hak pengolahan limbahnya kepada 56 orang pengusaha limbah.

Semua perusahaan tersebut mengeluh karena biaya pengurusan izin pengolahan lingkungan selalu berubah-ubah. "Paling kecil Rp10 juta, bahkan ada perusahaan yang dimintai mobil Nisaan X Trail," kata dia.

Permintaan mobil itu, kata dia, jika perusahaan meminta izin pengolahan limbah dari bahan beracun berbahaya (B3).

Bahkan, Hartono mengaku pernah dibawa oleh petugas BPLHD untuk bertemu dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Pada saat pertemuan itu, Neneng menyatakan untuk mendapatkan izin pengolahan limbah industri ada prosedurnya.

"Kata Bupati ada hitung-hitungannya," kata Hartono menirukan ucapan Bupati Neneng.

Terkait keluhan sejumlah perusahaan, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto berjanji segera menindaklanjuti aduan para pengusaha tersebut. "Segera kami panggil BPLHD untuk menjelaskan perihal tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, dia berjanji akan menindak perilaku oknum pegawai, untuk menghindari rusaknya iklim industri di Kabupaten Bekasi.(cok)




Berita Terkait:


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Copyright © 2011 by selaluonline.com. All Rights Reserved.