Senin, 25 Februari 2013 - 20:05:07 WIB
Sudah P21, Kasus Korupsi di Kementerian Kehutanan Malah di SP3 Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 354 kali

JAKARTA, selaluonline.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat ditenggarai melakukan konspirasi dalam kasus korupsi pengadaan 300 unit sepeda motor reaksi cepat di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, kejaksaan menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), padahal berkas pemeriksaannya sudah dinyatakan P21  

Dugaan konspirasi itu semakin kuat setelah tiga tersangka (Widarta cs) dalam kasus tersebut tidak ditahan, padahal hasil audit BPK secara jelas menyatakan ada kerugian yang cukup signifikan dalam kasus tersebut.   

Kepala Kejari Jakarta Pusat R. Febritianto,SH saat dikonfirmasi terkait SP3 tersebut, tidak berada ditempat. “Bapak lagi keluar ruangan, “ujar seorang stafnya.

Sementara Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Jakarta Pusat Desy M. Firdaus yang kini sudah menjadi Koordinator Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi DKI mengatakan, SP3 dilakukan karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negera.

“Tidak ada kerugian negara lagi karena perhitungan BPKP 1,7 miliar sudah dikembalikan saat Lid  kepada Penyidik Kejati DKI, sebelum dilimpah ke Kejari,”  demikian SMS Desy M. Firdaus ,Kamis (21/02/2013).

Saat ditanya tentang dasar hukum SP3 tersebut melaui SMS, Desy tidak membalasnya. Berikut isi SMS yang tidak dijawab Desy. Ibu mengatakan kerugian negara  sudah dikembalikan 1,7 miliar rupiah, sementara kerugian negara mencapai 5 miliar. Kok bilang tidak ada kerugian negara? Apakah menurut ibu pengembalian kerugian negara dapat menghapuska pidana? Dan bagaimana tentang info suap 1,5 miliar dalam upaya SP3?

Sementara Kasi Intel Kejari Jakpus Sugih menyarankan konfirmasih ke Kejati DKI. “Coba konfirmasih ke Kejati DKI, soalnya penyidikannya  dari kejati, katanya!,” ujar Sigih lewat HP menyarankan ketika dikonfirmasi.

Kasi Penkum Kejati DKI Albert N, SH mengaku tidak mengetahui hal itu. “Saya tidak tahu hal itu. Karena saya tidak tahu maka saya tidak mengerti. Tanya ke Kasi Pidsus Jakarta Pusatlah, beliau lebih tahu,” ujarnya seakan menghindar.

Sementara Kasi Penyidikan Reza yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini tidak berhasil dikonfirmasih. Dia tidak berada diruangannya. Ruangannya terkunci dan informasi dilingkungan pidana khusus mengatakan dia sedang  pulang kampung.  

Sementara Kasi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Fajar juga mengaku tidak menjawab dengan tuntas. “Saya tidak tahu masalah SP3. Yang kami tahu disini bahwa berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejari Pusat. Kalau ada diluar itu tanya ke pusat saja,” ucapnya menghindar.

Elisa Mamurung, SH penggiat hukum mengaku heran dengan adanya SP3 dalam berkas yang  sudah P21. “Saya melihat ada kejanggalan dalam penghentian proses hukum ini. SP3 itu dilaksanakan jika dianggap pada suatu kasus tidak cukup bukti untuk melanjutkannya ke persidangan. Tapi pada kasus yang berkasnya sudah P21 hal itu sangat mustahil. Ini sangat ganjil. Apa argumennya sehingga menghentikan prosesnya, Ini perlu dipertanyakan,” tukasnya.

Elisa curiga ada permainan dibalik SP3. “Kasus perkara yang berkasnya sudah dinyatakan P21, itu sudah tinggal ke penuntutan. Artinya tinggal pelimpahan ke pengadilan untuk memasuki proses persidangan. Jika terjadi SP3 pada perkara yang sudah P21 pastinya ada peristiwa yang luar biasa,” ucapnya.

Pada kasus korupsi yang nilai kerugiannya dibawah 5 miliar merupakan kewenangan Kejari dan untuk kerugiannya diatas 5 miliar s/d 10 miliar adalah kewenangan Kejati dan kasus korupsi yang nilai kerugiannya diatas 10 miliar baru kewenangan Kejagung. Sama halnya dengan perkara narkoba ada tingkatannya, ungkap Elisa.

"Kejri diberi kebebasan untuk menentukan sikap terhadap suatu perkara yang nilai korupsinya dibawah 5 miliar. Kejaksaan tinggi hanya pengendalian secara administrasinya,"  katanya.

"Efek jera harus betul betul terasa. Kalau begini korupsi sajalah, nanti kalau ketahuan kembalikan. Ini namanya memanjakan koruptor. Menyuruh orang korupsi. Kalau kejaksaan melakukan SP3 hanya dengan pertimbangan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara, sama saja ini pembangkangan terhadap undang undang dan pelanggaran terhadap hak keadilan masyarakat. Karena di pasal 4 undang undang korupsi disebutkan: pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Terus dimana Kajari Jakarta Pusat? Apakah pasal itu tidak diketahui kasi pidsus Desy?” pungkas  Elisa Manurung mengakhiri komentarnya.

Pengadaan 300 unit sepeda motor  untuk kendaraan reaksi cepat petugas polisi kehutanan di Kementerian Kehutanan RI ini adalah anggaran DIPA tahun 2010.  Pengadaannya diduga mark-Up harga satu sepeda motor  dari Rp. 20 juta tapi dalam kontrak dibuat harga Rp.35 juta. Demikian juga harga pengecetan motor dan penyemprotan tulisan Reaksi  Cepatnya juga dimark-Up, hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai lebih kurang Rp 2 miliar, sebagaimana hasil audit BPK RI. (toms)

 





Berita Terkait:


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Copyright © 2011 by selaluonline.com. All Rights Reserved.